Biaya Plesir Tembus Rp. 1 Milyar

Laporan : A.R.Tomawonge

Ilustrasi

SOFIFI- Setelah melakukan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2011, kamis pekan kemarin. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut kembali melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Agenda konsultasi itu menyertakan pendamping yang hampir setara banyaknya dengan jumlah anggota Deprov. Praktis, anggaran yang dihabiskan menembus angka milyaran rupiah.

Dari informasi yang dihimpun Radar Halmahera menyabutkan, agenda keluar daerah itu, tidak hanya dilakukan oleh Badan Anggaran (banggar) dalam kepentingan melakukan konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dokumen APBD perubahan yang telah sahkan itu, namun ada juga agenda-agenda komisi yang tentunya mengikutsertakan seluruh anggota Deprov Malut sebanyak 45 orang.

Sumber koran ini menyebutkan, dalam sekali keberangkatan masing-masing anggota Deprov diberikan uang SPPD sebesar Rp. 17,5 juta. Angka tersebut jika dikalikan dengan jumlah total anggota yakni sebanyak 45 orang, maka jumlah keseluruhannya mencapai Rp. 878,5 juta untuk sekali keberangkatan.

“ itu belum ditambah dengan SPPD untuk para pendamping,” katanya.

Perjalanan menyongsong berakhirnya tahun anggaran ini tambah dia, sekertariat Deprov menyertakan pendamping yang tidak sedikit jumlahnya. Pada keberangkatan kali ini, 45 anggota Deprov didampingi oleh 43 pendamping. Yang mana, dalam setiap kali keberangkatan, untuk pendamping golongan tiga, SPPD nya mencapai angka Rp. 8 juta lebih sementara untuk golongan dua, mendapatkan SPPD sebesar Rp. 7 juta lebih.

“ Kita belum dapat memastikan, berapa pegawai golongan tiga dan dua yang ikut, yang jelas ada empat puluh tiga yang menjadi pendamping. Kita rata-ratakan menggunakan SPPD golongan dua saja,” ujarnya.

Secara matemastis, jika 43 pendamping itu dikalikan dengan Rp. 7 juta, maka untuk pemberangkatan kali ini, pendamping menghabiskan anggaran mencapai Rp. 301 juta. Angka ini, jika ditambah lagi dengan total SPPD milik anggota Deprov maka jumlah keseluruhannya mencapai Rp. 1 Milyar lebih.

Dalam dokumen APBD tahun 2011, biaya untuk rapat koordinasi dab konsultasi keluar daerah yang dianggarkan melalui pos sekretariat deprov Malut mencapai angka Rp. 12.208.500.000. dimana, dari total tersebut, belanja perjalanan dinas baik unsur pimpinan, komisi dan alat kelengkapan Deprov lainnya diberikan sebesar Rp. 17.500.000, Eselon dua (sekwan) mendapat SPPD sebesar Rp. 10.500.000.

“ biasanya besaran SPPD juga tergantung golongan, kalau golongan tiga delapan juta lebih, sementara untuk golongan dua tujuh juta lebih. Tapi saya tiga tahu berapa yang berangkat kali ini,” ujar salah satu staf pendamping yang dihubungi malam tadi. (amy)