Laporan : A.R.Tomawonge
TERNATE- Tudingan
sejumlah Tenaga Honorer Lepas dan Tenaga
Bantu Penyuluh Pertanian (THL
TBP) kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K)
yang bebutut aksi penyegelan kantor itu diseriusi pemkot ternate.
Walikota Ternate,
Burhan Abdulrahman yang ditemui kemarin mengatakan, tudingan THL TBP yang
mengatakan Kepala BP4K sering meminta uang kepada kelompok tani untuk tujuan
pribadi serta penggunaan anggaran Pekan Nasional (Penas) para petani tahun 2011
untuk kegiatan wisata di Samarinda akan ditelusuri oleh Inspektorat daerah.
“ Kita akan minta
Ispektorat mempelajari apa yang menjadi tuntutan para penyuluh,” katanya.
Terkait dengan desakan
agar walikota segera mengganti kepala BP4K yang dinilai selama ini tidak
memperhatikan nasib para petani di Kota Ternate dan sering menggunakan SPPD
Ganda dan SPPD milik tenaga penyuluh, Walikota mengaku, sanksi belum dapat
diberikan sebelum mempelajari dengan baik masalah yang menimpa.
“ Kita ihat dulu baru
kita ambil langkah-langkah,” katanya.
Sebelumnya Kepala BP4K
Kota Ternate, Abd. Rahman Drakel yang ditemui terkait aksi para penyuluh itu
mengatakan, aksi yang terjadi lantaran para penyuluh berkeinginan menjadi
Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sayangnya pengangkatan PTT dihentikan akibat
keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah.
“ Jadi itu alasan
mereka, padahal semua orang tahu, pengangkatan pegawai negeri semua butuh
proses,” jelasnya. (amy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar