TERNATE- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Ternate, Said Assegaf mengaku, usulan anggaran sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melambung sehingga terjadi selisih antara pendapatan dan usulan belanja.
“ Sementara ini kita melakukan pembahasan secara intensif atas RKA SKPD oleh Bappeda dengan DPPKAD. Saat ini dalam usulan itu terdapat selisih yang cukup besar antara plafon anggaran yang kami sampaikan ke masing-masing SKPD dengan usulan yang masuk dari SKPD ke Bappeda dan DPPKAD,” katanya.
Dijelaskannya, dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), SKPD seharusnya melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan mengedepankan aspek prioritas program sebagaimana yang tertuang dalam 11 point arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Walikota Ternate. Apalagi, Bappeda dalam menyongsong penyusunan RKA telah mendistribusikan skema prioritas dari APBD 2012 yang tentunya berdasarkan pada ise yang berkembang saat ini.
“ Antara lain isu penanganan inflasi daerah, peningkatan PAD, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta penataan infrastruktur daerah,. Itu yang menjadi isue strategis yang harus menjadi prioritas dalam APBD 2012,” jelasnya.
Saat ditanya berapa besar selisih akibat usulan yang membengkak itu, Said enggan menyebutkan. Dia beralasan belum melakukan pengecekan kepada bidang-bidang di Bappeda. Hanya saja dia berharap, seluruh SKPD yang merasa mengusulkan anggaran yang terlalu besar segera melakukan penyesuaian. Pasalnya sebagaimana yang direncanakan, walikota, Burhan Abdulrahman akan menyampaikan nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2012 pada 28 November mendatang.
“ kalau yang kita rencanakan saya juga belum tahu berapa besar, nanti saya kordinasikan dulu ke tim, karena sore kemarin kita kroscek, memang semuannya sudah kita terima untuk selanjutnya akan dilakukan penyesuaian,” ujarnya.
Dia mengungkapkan terdapat sejumlah SKPD yang mengusulkan anggaran yang terlalu gemuk, satu diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU). Namun usulan angaran yang membengkak itu dirasa masih rasional karema PU adalah instansi yang memiliki tupoksi terkait pengembangan infrastruktur.
“ termasuk juga beberapa dinas yang memerlukan pennyesuaian-pentyesuaian. Saya berharap dalam waktu tidak lama ada penyesuaian antara pendapatan dan belanja,” tambahnya. (amy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar